MINYAK TANAH NONSUBSIDI TAK LAKU
Sumber : Metro TV – 20 Maret 2008
Jakarta:
Minyak tanah nonsubsidi yang dijual di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum di Jakarta masih sepi pembeli. Selain banyak warga yang tidak tahu, harga minyak di pom bensin juga lebih mahal dari harga eceran. Demikian pantauan Merto TV di Jakarta, baru-baru ini.
Stok minyak tanah di setiap SPBU masih berlimpah. Seorang pengelola SPBU di Jalan Mayjen Sutoyo, Jakarta Timur, mengakui harga minyak di tempatnya memang lebih mahal. Dia mengatakan, satu galon berisi lima liter dijual seharga Rp 43 ribu atau Rp 8.600 per liter. Setiap SPBU mendapat pasokan minyak tanah nonsubsidi sebanyak 10 galon per bulan.
Sebaliknya, sejumlah agen minyak tanah bersubsidi di Jalan Panjaitan mengaku, sampai bulan ini belum mendapat kiriman minyak tanah dari Pertamina. Akibatnya puluhan gerobak pengecer minyak tidak dioperasikan.
****
JATENG JADI PILOT PROJECT KARTU KENDALI
Sumber : Okezone – 20 Maret 2008
JAKARTA :
Jawa Tengah (Jateng) akan dijadikan sebagai pilot project penggunaan kartu kendali pada distribusi tertutup minyak tanah bersubsidi. Jateng sebagai daerah yang paling memungkinkan, sebab Jateng sebagai daerah yang belum terkena program konversi elpiji.
Dalam situs resmi Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), seperti dikutip Kamis (20/3/2008), Menteri ESDM Purnomo Yusgiantoro sendiri yang akan me-launching pilot project tersebut di Semarang, Jawa Tengah, pada awal April mendatang.
Rencananya, pemerintah akan menerapkan sistem distribusi tertutup tersebut di seluruh wilayah Indonesia, kecuali wilayah-wilayah yang menerima program konversi elpiji.
Keputusan pemerintah untuk melakukan sistem kartu kendali itu bertujuan agar BBM bersubsidi tepat sasaran. Selain itu juga bisa mengurangi penyalahgunaan BBM bersubsidi. "Sehingga subsidi benar-benar diberikan kepada masyarakat yang memerlukan," kata Purnomo dalam situs tersebut.
Sekadar diketahui, beban subsidi BBM dengan harga minyak dunia yang telah mencapai USD100 per barel membuat beban APBN atas subsidi menjadi lebih dari Rp100 triliun. Untuk mengurangi beban subsidi itu, pemerintah membuat kebijakan volume konsumsi. Sehingga kebijakan menaikkan harga BBM bisa dihindari.
****
TARGET PAJAK RAPBN-2008 MAKIN BERAT
Sumber : Okezone – 20 Maret 2008
JAKARTA :
Target penerimaan pajak dalam RAPBN-P 2008 disinyalir akan semakin besar. Ditetapkannya kuota BBM bersubsidi sebesar 37,038 juta kiloliter dan alpha PT Pertamina (Persero) sebesar sembilan persen di Komisi VII DPR, menjadi pemicu.
Demikian diungkapkan Menkeu Sri Mulyani, usai acara penyerahan SPT di Gedung Pajak, Jakarta, Rabu (19/03/3008) petang.
Menurutnya, penetapan kuota BBM bersubsidi itu untuk mengamankan pos-pos di APBN-P 2008. Namun, dari sisi penghematan, jumlah kuota BBM bersubsidi itu dinilai tidak sesuai dengan program penghematan BBM.
"Kalau dari sisi sinyal, dengan harga BBM yang mahal, penghematan harus terjadi. Itu agak kurang cocok dengan pesannya. Tapi dari sisi kepentingan APBN keseluruhan, semakin seluruh posnya kelihatan solid, maka lebih kecil kekhawatiran bahwa APBN akan rapuh," ungkapnya.
Meski demikian, Menkeu memastikan, kesepakatan itu telah mempertimbangkan program yang ada dan anggaran dari jumlah BBM bersubsidi.
Dengan menggunakan angka 37,038 juta kilolter itu artinya mereka memberi semacam allowance atau margin dari jumlah BBM yang bersubsidi yang tidak terhemat.
"Itu artinya dari sisi APBN menjadi lebih aman. Karena berarti kemungkinan terjadi melebihi itu sudah dianggarkan," katanya.
Pos belanja dari subsidi BBM itu juga harus diperhitungkan dari sisi penerimaan. Akibatnya, Depkeu akan menaikan target penerimaan pajak 2008.
"Banyak trade off yang harus dilihat. Kalau dari sisi penerimaan tidak menutupi maka akan terjadi resiko. Penerimaan pajak otomatis menjadi lebih berat. Karena, tergantung pada penerimaan yang solid, yang bisa digenerate. Dengan beberapa perubahan ini, saya harus menghitung lagi," paparnya.
****
YLKI: PENARIKAN MINAH BERSUBSIDI HARUS DISERTAI EVALUASI
Sumber : Okezone – 19 Maret 2008
JAKARTA :
Rencana PT Pertamina (Persero) untuk menarik peredaran minyak tanah bersubsidi dinilai sebagai langkah yang tepat. Tapi, ada syaratnya.
Hal itu diungkapkan oleh pengurus Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Daryatmo, saat dihubungi okezone, di Jakarta, Rabu (19/3/2008).
"Dari sisi program ini sesuatu rencana yang bagus," tegas Daryatmo.
Menurutnya, subsidi minyak tanah untuk rumah tangga adalah kebijakan yang jarang digunakan oleh negara-negara lainnya.
Kendati demikian, YLKI memberikan catatan bagi Pertamina jika benar rencana ini digulirkan pada Mei 2008 ini. Penarikan minyak tanah bersubsidi harus didahului dengan evaluasi program konversi minyak tanah ke gas.
"Masyarakat harus dipastikan mendapat kompor dan tabung gas tiga kilogram," jelasnya.
Daryatmo juga menilai, bahwa minyak tanah adalah masalah lintas daerah. Artinya, jangan sampai masalah minyak tanah ini menimbulkan masalah nasional utamanya di daerah perbatasan.
Penarikan minyak tanah bersubsidi yang akan dilakukan di DKI Jakarta Mei mendatang dan Jawa Timur pada 2009, lanjut dia, adalah langkah yang efektif untuk menekan risiko kenaikan harga minyak mentah dunia terhadap APBN. "Tapi, akan efektif kalau program ini berjalan efektif," tutupnya.
Sumber : Metro TV – 20 Maret 2008
Jakarta:
Minyak tanah nonsubsidi yang dijual di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum di Jakarta masih sepi pembeli. Selain banyak warga yang tidak tahu, harga minyak di pom bensin juga lebih mahal dari harga eceran. Demikian pantauan Merto TV di Jakarta, baru-baru ini.
Stok minyak tanah di setiap SPBU masih berlimpah. Seorang pengelola SPBU di Jalan Mayjen Sutoyo, Jakarta Timur, mengakui harga minyak di tempatnya memang lebih mahal. Dia mengatakan, satu galon berisi lima liter dijual seharga Rp 43 ribu atau Rp 8.600 per liter. Setiap SPBU mendapat pasokan minyak tanah nonsubsidi sebanyak 10 galon per bulan.
Sebaliknya, sejumlah agen minyak tanah bersubsidi di Jalan Panjaitan mengaku, sampai bulan ini belum mendapat kiriman minyak tanah dari Pertamina. Akibatnya puluhan gerobak pengecer minyak tidak dioperasikan.
****
JATENG JADI PILOT PROJECT KARTU KENDALI
Sumber : Okezone – 20 Maret 2008
JAKARTA :
Jawa Tengah (Jateng) akan dijadikan sebagai pilot project penggunaan kartu kendali pada distribusi tertutup minyak tanah bersubsidi. Jateng sebagai daerah yang paling memungkinkan, sebab Jateng sebagai daerah yang belum terkena program konversi elpiji.
Dalam situs resmi Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), seperti dikutip Kamis (20/3/2008), Menteri ESDM Purnomo Yusgiantoro sendiri yang akan me-launching pilot project tersebut di Semarang, Jawa Tengah, pada awal April mendatang.
Rencananya, pemerintah akan menerapkan sistem distribusi tertutup tersebut di seluruh wilayah Indonesia, kecuali wilayah-wilayah yang menerima program konversi elpiji.
Keputusan pemerintah untuk melakukan sistem kartu kendali itu bertujuan agar BBM bersubsidi tepat sasaran. Selain itu juga bisa mengurangi penyalahgunaan BBM bersubsidi. "Sehingga subsidi benar-benar diberikan kepada masyarakat yang memerlukan," kata Purnomo dalam situs tersebut.
Sekadar diketahui, beban subsidi BBM dengan harga minyak dunia yang telah mencapai USD100 per barel membuat beban APBN atas subsidi menjadi lebih dari Rp100 triliun. Untuk mengurangi beban subsidi itu, pemerintah membuat kebijakan volume konsumsi. Sehingga kebijakan menaikkan harga BBM bisa dihindari.
****
TARGET PAJAK RAPBN-2008 MAKIN BERAT
Sumber : Okezone – 20 Maret 2008
JAKARTA :
Target penerimaan pajak dalam RAPBN-P 2008 disinyalir akan semakin besar. Ditetapkannya kuota BBM bersubsidi sebesar 37,038 juta kiloliter dan alpha PT Pertamina (Persero) sebesar sembilan persen di Komisi VII DPR, menjadi pemicu.
Demikian diungkapkan Menkeu Sri Mulyani, usai acara penyerahan SPT di Gedung Pajak, Jakarta, Rabu (19/03/3008) petang.
Menurutnya, penetapan kuota BBM bersubsidi itu untuk mengamankan pos-pos di APBN-P 2008. Namun, dari sisi penghematan, jumlah kuota BBM bersubsidi itu dinilai tidak sesuai dengan program penghematan BBM.
"Kalau dari sisi sinyal, dengan harga BBM yang mahal, penghematan harus terjadi. Itu agak kurang cocok dengan pesannya. Tapi dari sisi kepentingan APBN keseluruhan, semakin seluruh posnya kelihatan solid, maka lebih kecil kekhawatiran bahwa APBN akan rapuh," ungkapnya.
Meski demikian, Menkeu memastikan, kesepakatan itu telah mempertimbangkan program yang ada dan anggaran dari jumlah BBM bersubsidi.
Dengan menggunakan angka 37,038 juta kilolter itu artinya mereka memberi semacam allowance atau margin dari jumlah BBM yang bersubsidi yang tidak terhemat.
"Itu artinya dari sisi APBN menjadi lebih aman. Karena berarti kemungkinan terjadi melebihi itu sudah dianggarkan," katanya.
Pos belanja dari subsidi BBM itu juga harus diperhitungkan dari sisi penerimaan. Akibatnya, Depkeu akan menaikan target penerimaan pajak 2008.
"Banyak trade off yang harus dilihat. Kalau dari sisi penerimaan tidak menutupi maka akan terjadi resiko. Penerimaan pajak otomatis menjadi lebih berat. Karena, tergantung pada penerimaan yang solid, yang bisa digenerate. Dengan beberapa perubahan ini, saya harus menghitung lagi," paparnya.
****
YLKI: PENARIKAN MINAH BERSUBSIDI HARUS DISERTAI EVALUASI
Sumber : Okezone – 19 Maret 2008
JAKARTA :
Rencana PT Pertamina (Persero) untuk menarik peredaran minyak tanah bersubsidi dinilai sebagai langkah yang tepat. Tapi, ada syaratnya.
Hal itu diungkapkan oleh pengurus Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Daryatmo, saat dihubungi okezone, di Jakarta, Rabu (19/3/2008).
"Dari sisi program ini sesuatu rencana yang bagus," tegas Daryatmo.
Menurutnya, subsidi minyak tanah untuk rumah tangga adalah kebijakan yang jarang digunakan oleh negara-negara lainnya.
Kendati demikian, YLKI memberikan catatan bagi Pertamina jika benar rencana ini digulirkan pada Mei 2008 ini. Penarikan minyak tanah bersubsidi harus didahului dengan evaluasi program konversi minyak tanah ke gas.
"Masyarakat harus dipastikan mendapat kompor dan tabung gas tiga kilogram," jelasnya.
Daryatmo juga menilai, bahwa minyak tanah adalah masalah lintas daerah. Artinya, jangan sampai masalah minyak tanah ini menimbulkan masalah nasional utamanya di daerah perbatasan.
Penarikan minyak tanah bersubsidi yang akan dilakukan di DKI Jakarta Mei mendatang dan Jawa Timur pada 2009, lanjut dia, adalah langkah yang efektif untuk menekan risiko kenaikan harga minyak mentah dunia terhadap APBN. "Tapi, akan efektif kalau program ini berjalan efektif," tutupnya.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar