5 LANGKAH AGAR BBM TAK NAIK
Sumber : Okezone – 22 Maret 2008
JAKARTA :
Pemerintah diminta melakukan lima langkah agar tidak sampai mengeluarkan kebijakan menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM).
"Pertama, pemerintah harus bisa membagi hasil pajak antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat," cetus anggota DPR dari FPAN Tjatur Sapto Edi dalam diskusi yang digelar radio Trijaya FM bertajuk "Antara Pembatasan atau Kenaikan Harga BBM", di Warung Daun, Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (22/3/2008).
Kedua, lanjut dia, pemerintah harus mengurangi biaya rekap obligasi. Ketiga, pengurangan marjin alfa Pertamina (ongkos angkut minyak, dana untuk bayar SPBU, dll). dan Keempat, pengadaan BBM yang dilakukan Pertamina harus transparan.
"Sedangkan yang kelima, pemerintah harus mencari sumber BBM murah dari negara sahabat," cetus politisi muda ini.
Menurutnya, kebijakan pembatasan BBM atau menaikkan harga merupakan sebuah problem. Karenanya, sambung dia, pemerintah harus bekerja keras terhadap dua opsi ini, baru setelah itu mengajak bicara masyarakat.
"Kalau daya beli masyarakat harus ditingkatkan, baru road map subsidi dilaksanakan," pungkas Tjatur.
****
APINDO : PENGURANGAN SUBSIDI UNTUK PEMBANGUNAN
Sumber : Okezone – 22 Maret 2008
JAKARTA :
Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Sofjan Wanandi berpendapat, pengurangan subsidi perlu dilakukan agar pembangunan ekonomi dapat dilakukan dengan baik.
"Sebenarnya pemerintah harus mencari jalan untuk mengurangi subsidi. Sebab kita tahu, pemerintah banyak menyubsidi listrik dan pangan. Ini perlu agar bisa dilakukan pembangunan ekonomi," cetus Sofjan dalam diskusi yang digelar radio Trijaya FM bertajuk "Antara Pembatasan atau Kenaikan Harga BBM", di Warung Daun, Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (22/3/2008).
Jika pun dikeluarkan kebijakan menaikkan harga minyak, menurut dia, rakyat kecil tidak akan terkena imbas. "Tapi contohnya para pengguna mobil," imbuh pria kelahiran Sawah Lunto, Sumatra Barat, 3 Maret 1939 ini.
"Sudah saatnya subsidi dikurangi, dan uangnya itu digunakan untuk pembangunan infrastruktur," cetus dia lagi.
Selain itu, menurut dia, sudah seharusnya pemerintah melakukan efisiensi birokrasi.
****
KEGAGALAN 8 TAHUN MAHALKAN HARGA MINYAK
Sumber : Okezone – 22 Maret 2008
JAKARTA :
Direktur Center for Petroleum and Energy Economics Studies (CPEES) Kurtubi berpendapat, mahalnya harga minyak Indonesia disebabkan kegagalan pemerintah mengelola sumber daya alam selama 8 tahun.
Bahkan, pemerintah selama itu, memproduksi minyak mentah dengan kuantitas rendah. Hal itu mendorong terus meningginya harga minyak mentah.
"Sebab utamanya adalah kegagalan pemerintah mempertahankan minyak mentah dalam 8 tahun," ujar Kurtubi dalam diskusi bertajuk "Ketika Harga Minyak Terus Pecahkan Rekor", yang digelar di Mario's Place, Cikini, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (22/3/2008).
Untuk itu, sambungnya, pemerintah harus merencanakan penambahan produksi minyak mentah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang semakin tinggi.
Lebih lanjut, untuk mengatasi krisis minyak di Indonesia, pemerintah perlu melakukan revisi UU Migas, terutama pada Pasal 31 yang menyebutkan para investor minyak harus membayar pajak. Padahal, sumber minyak yang mau dieksploitasi belum ditemukan.
Hal inilah, menurut Kurtubi yang menyebabkan para investor menarik investasinya dari Indonesia. "Revisi UU itu segera, dan kelola minyak secara maksimal," cetus dia.
Sedangkan, tingginya harga minyak secara internasional, dikarenakan kebijakan negara-negara yang tergabung dalam OPEC yang tidak mau menambah produksi minyak tanah.
Padahal, kebutuhan minyak tanah semakin tinggi seiring pertumbuhan ekonomi Asia, terutama China dan India yang mencapai 11,5% per tahun.
"OPEC tidak mau menambah produksi. Untuk itu negara-negara mendesak OPEC menambah produksi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat internasional," pungkas Kurtubi
****
SOAL HARGA BBM, ABAIKAN DULU PILPRES 2009
Sumber : Okezone – 22 Maret 2008
JAKARTA :
Pemerintah diminta untuk tidak menggunakan pertimbangan ajang Pemilihan Presiden (Pilpres) 2009 dalam mengambil keputusan mengenai harga BBM.
"Abaikan dulu 2009, jangan rakyat yang jadi korban. Tidak ada yang perlu ditakutkan pemerintahan SBY, jika nantinya menaikkan BMM takut tidak terpilih lagi," ujar pengamat ekonomi dari ECONIT Hendri Saparini dalam diskusi yang digelar radio Trijaya FM bertajuk "Antara Pembatasan atau Kenaikan Harga BBM", di Warung Daun, Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (22/3/2008).
"Sebenarnya belum tentu juga jika (harga BBM) tidak dinaikkan akan terpilih lagi," tambah dia.
Pilihan-pilihan dalam penentuan kebijakan terkait harga BBM menurutnya sangat berat. Apalagi saat ini terjadi pelambatan ekonomi, tidak hanya di dalam negeri, melainkan secara global.
"Pilihan ini merupakan pilihan yang berat dan tidak mudah. Jadi pemerintah tidak boleh hanya hitung-hitungan secara finansial antara menyelamatkan APBN atau menyelamatkan ekonomi," cetus dia.
Jika pemerintah memang ingin menaikkan harga BBM, tentunya harus melihat apakah daya beli masyarakat terganggu. "Kalau dalam industri, apakah daya saingnya terganggu atau tidak. Jadi pemerintah harus dengan jujur menyelamatkan ekonomi atau APBN," papar dia.
Ditegaskan dia, pemerintahan SBY harus memiliki keinginan politik yang baik dalam memilih kebijakan ekonomi yang berat ini dengan adil.
****
1 MEI MINYAK TANAH HILANG, JAKARTA BISA RUSUH
Sumber : Okezone – 22 Maret 2008
JAKARTA :
Mulai tanggal 1 Mei Jakarta akan bebas dari minyak tanah. Diperkirakan, bebasnya Jakarta dari minyak tanah ini akan menimbulkan kepanikan dan kekhawatiran bahkan akan terjadi kerusuhan.
"Saya rasa tidak mungkin jika 1 Mei Jakarta bebas dari kerosin atau minyak tanah. Ini akan menimbulkan kepanikan dan dikhawatirkan akan menimbulkan kerusuhan," ujar Panitia Anggaran dari Komisi VII DPR, Ismayatun Anggita dalam Obrolan Sabtu bertema Harga Minyak Terus Pecahkan Rekor, di Marios Place, Menteng Huis, Jakarta, Sabtu (22/3/2008).
Ismayatun pun sama sekali tidak setuju dengan program pemerintah yang melakukan konversi minyak tanah ke gas. Menurut anggota DPR dari Fraksi PDIP ini, program tersebut tidaklah efisien jika memang tujuannya untuk menghemat APBN.
"Konversi ini tidak efisien dan tidak sebanding, karena hanya 5,6 persen dari subsidi BBM yang berjumlah RP 90 triliun. Jika pemerintah ingin menghemat APBN cara yang baik itu bukanlah menderitakan rakyat," tukasnya.
****
KONVERSI MINYAK TANAH PERLU DISOSIALISASIKAN LAGI
Sumber : Okezone – 22 Maret 2008
JAKARTA :
Program konversi minyak tanah ke gas yang telah berlangsung selama 6 bulan realisasinya belum terlihat sukses. Hal ini disinyalir karena kurangnya sosialisasi dari pemerintah.
"Perlu adanya sosialisasi kembali oleh pemerintah agar masyarakat bisa melakukan pindahan dari minyak tanah ke LPG," ujar Direktur Center for Petrolium and Energy Econom Studient, Kurtubi saat ditemui dalam Obrolan Sabtu bertema Harga Minyak Terus Pecahkan Rekor di Marios Place, Menteng Huis, Jakarta, Sabtu (22/3/2008).
Meski Kurtubi mendukung sepenuhnya program ini, namun ia menyayangkan rendahnya sosialisasi yang dilakukan pemerintah. Kurtubi berharap pemerintah bisa lebih jeli dalam mengatur strategi konversi minyak tanah ini kepada masyarakat.
"Program ini sebenarnya sangat bagus untuk mengurangi pemakaian BBM. Menggantinya dengan LPG jauh lebih bersih dan semua pihak bisa diuntungkan," tambah Kurtubi.
Seperti diketahui saat ini pemerintah harus mengeluarkan dana subsidi sehingga harga minyak tanah bersubsidi kini Rp 6000 / liter. Dalam hal ini, Pertamina pun telah menjual minayk tanah non subsidi dengan harga Rp 8.300 / liter. Harga ini pun telah mencekik leher masyarakat. Untuk itu, Kurtubi minta kepada pemerintah supaya konversi di tingkat bawah tidak dilakukan secara hantam kromo.
"Implementasinya di masyarakat memang tidak boleh hantam kromo," tandasnya.
****
ALAT PENGHEMAT BBM MILIK LIPI DIPASARKAN
Sumber : Okezone – 22 Maret 2008
JAKARTA :
Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) telah mematenkan alat penghemat Bahan Bakar Minyak (BBM) yang diberi nama Electric Fuel Treatment (EFT). Alat ini dapat meningkatkan serta menyempurnakan pembakaran BBM, sehingga menghasilkan penurunan emisi gas buang, meningkatkan performa mesin, dan menghemat penggunaan BBM.
Demikian disampaikan Menteri Riset dan Teknologi Kusmayanto Kadiman dalam rapat kerja dengan Komisi VII DPR di gedung DPR, Jakarta, beberapa hari lalu.
Seperti dilansir website resmi LIPI, Sabtu (22/3/2008), Menristek berharap penggunaan EFT dapat mengurangi subsidi BBM yang dikeluarkan pemerintah nantinya. Alat ini, lanjut Kusmayanto, dapat digunakan pada kendaraan roda dua, roda empat maupun roda enam serta genset.
Kusmayanto menambahkan, saat ini, masyarakat dapat membeli alat penghematan BBM tersebut di koperasi LIPI. "Setelah dipatenkan, alat ini dihibahkan ke koperasi LIPI untuk dikomersilkan agar masyarakat luas dapat membelinya," ujarnya.
Sumber : Okezone – 22 Maret 2008
JAKARTA :
Pemerintah diminta melakukan lima langkah agar tidak sampai mengeluarkan kebijakan menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM).
"Pertama, pemerintah harus bisa membagi hasil pajak antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat," cetus anggota DPR dari FPAN Tjatur Sapto Edi dalam diskusi yang digelar radio Trijaya FM bertajuk "Antara Pembatasan atau Kenaikan Harga BBM", di Warung Daun, Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (22/3/2008).
Kedua, lanjut dia, pemerintah harus mengurangi biaya rekap obligasi. Ketiga, pengurangan marjin alfa Pertamina (ongkos angkut minyak, dana untuk bayar SPBU, dll). dan Keempat, pengadaan BBM yang dilakukan Pertamina harus transparan.
"Sedangkan yang kelima, pemerintah harus mencari sumber BBM murah dari negara sahabat," cetus politisi muda ini.
Menurutnya, kebijakan pembatasan BBM atau menaikkan harga merupakan sebuah problem. Karenanya, sambung dia, pemerintah harus bekerja keras terhadap dua opsi ini, baru setelah itu mengajak bicara masyarakat.
"Kalau daya beli masyarakat harus ditingkatkan, baru road map subsidi dilaksanakan," pungkas Tjatur.
****
APINDO : PENGURANGAN SUBSIDI UNTUK PEMBANGUNAN
Sumber : Okezone – 22 Maret 2008
JAKARTA :
Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Sofjan Wanandi berpendapat, pengurangan subsidi perlu dilakukan agar pembangunan ekonomi dapat dilakukan dengan baik.
"Sebenarnya pemerintah harus mencari jalan untuk mengurangi subsidi. Sebab kita tahu, pemerintah banyak menyubsidi listrik dan pangan. Ini perlu agar bisa dilakukan pembangunan ekonomi," cetus Sofjan dalam diskusi yang digelar radio Trijaya FM bertajuk "Antara Pembatasan atau Kenaikan Harga BBM", di Warung Daun, Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (22/3/2008).
Jika pun dikeluarkan kebijakan menaikkan harga minyak, menurut dia, rakyat kecil tidak akan terkena imbas. "Tapi contohnya para pengguna mobil," imbuh pria kelahiran Sawah Lunto, Sumatra Barat, 3 Maret 1939 ini.
"Sudah saatnya subsidi dikurangi, dan uangnya itu digunakan untuk pembangunan infrastruktur," cetus dia lagi.
Selain itu, menurut dia, sudah seharusnya pemerintah melakukan efisiensi birokrasi.
****
KEGAGALAN 8 TAHUN MAHALKAN HARGA MINYAK
Sumber : Okezone – 22 Maret 2008
JAKARTA :
Direktur Center for Petroleum and Energy Economics Studies (CPEES) Kurtubi berpendapat, mahalnya harga minyak Indonesia disebabkan kegagalan pemerintah mengelola sumber daya alam selama 8 tahun.
Bahkan, pemerintah selama itu, memproduksi minyak mentah dengan kuantitas rendah. Hal itu mendorong terus meningginya harga minyak mentah.
"Sebab utamanya adalah kegagalan pemerintah mempertahankan minyak mentah dalam 8 tahun," ujar Kurtubi dalam diskusi bertajuk "Ketika Harga Minyak Terus Pecahkan Rekor", yang digelar di Mario's Place, Cikini, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (22/3/2008).
Untuk itu, sambungnya, pemerintah harus merencanakan penambahan produksi minyak mentah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang semakin tinggi.
Lebih lanjut, untuk mengatasi krisis minyak di Indonesia, pemerintah perlu melakukan revisi UU Migas, terutama pada Pasal 31 yang menyebutkan para investor minyak harus membayar pajak. Padahal, sumber minyak yang mau dieksploitasi belum ditemukan.
Hal inilah, menurut Kurtubi yang menyebabkan para investor menarik investasinya dari Indonesia. "Revisi UU itu segera, dan kelola minyak secara maksimal," cetus dia.
Sedangkan, tingginya harga minyak secara internasional, dikarenakan kebijakan negara-negara yang tergabung dalam OPEC yang tidak mau menambah produksi minyak tanah.
Padahal, kebutuhan minyak tanah semakin tinggi seiring pertumbuhan ekonomi Asia, terutama China dan India yang mencapai 11,5% per tahun.
"OPEC tidak mau menambah produksi. Untuk itu negara-negara mendesak OPEC menambah produksi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat internasional," pungkas Kurtubi
****
SOAL HARGA BBM, ABAIKAN DULU PILPRES 2009
Sumber : Okezone – 22 Maret 2008
JAKARTA :
Pemerintah diminta untuk tidak menggunakan pertimbangan ajang Pemilihan Presiden (Pilpres) 2009 dalam mengambil keputusan mengenai harga BBM.
"Abaikan dulu 2009, jangan rakyat yang jadi korban. Tidak ada yang perlu ditakutkan pemerintahan SBY, jika nantinya menaikkan BMM takut tidak terpilih lagi," ujar pengamat ekonomi dari ECONIT Hendri Saparini dalam diskusi yang digelar radio Trijaya FM bertajuk "Antara Pembatasan atau Kenaikan Harga BBM", di Warung Daun, Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (22/3/2008).
"Sebenarnya belum tentu juga jika (harga BBM) tidak dinaikkan akan terpilih lagi," tambah dia.
Pilihan-pilihan dalam penentuan kebijakan terkait harga BBM menurutnya sangat berat. Apalagi saat ini terjadi pelambatan ekonomi, tidak hanya di dalam negeri, melainkan secara global.
"Pilihan ini merupakan pilihan yang berat dan tidak mudah. Jadi pemerintah tidak boleh hanya hitung-hitungan secara finansial antara menyelamatkan APBN atau menyelamatkan ekonomi," cetus dia.
Jika pemerintah memang ingin menaikkan harga BBM, tentunya harus melihat apakah daya beli masyarakat terganggu. "Kalau dalam industri, apakah daya saingnya terganggu atau tidak. Jadi pemerintah harus dengan jujur menyelamatkan ekonomi atau APBN," papar dia.
Ditegaskan dia, pemerintahan SBY harus memiliki keinginan politik yang baik dalam memilih kebijakan ekonomi yang berat ini dengan adil.
****
1 MEI MINYAK TANAH HILANG, JAKARTA BISA RUSUH
Sumber : Okezone – 22 Maret 2008
JAKARTA :
Mulai tanggal 1 Mei Jakarta akan bebas dari minyak tanah. Diperkirakan, bebasnya Jakarta dari minyak tanah ini akan menimbulkan kepanikan dan kekhawatiran bahkan akan terjadi kerusuhan.
"Saya rasa tidak mungkin jika 1 Mei Jakarta bebas dari kerosin atau minyak tanah. Ini akan menimbulkan kepanikan dan dikhawatirkan akan menimbulkan kerusuhan," ujar Panitia Anggaran dari Komisi VII DPR, Ismayatun Anggita dalam Obrolan Sabtu bertema Harga Minyak Terus Pecahkan Rekor, di Marios Place, Menteng Huis, Jakarta, Sabtu (22/3/2008).
Ismayatun pun sama sekali tidak setuju dengan program pemerintah yang melakukan konversi minyak tanah ke gas. Menurut anggota DPR dari Fraksi PDIP ini, program tersebut tidaklah efisien jika memang tujuannya untuk menghemat APBN.
"Konversi ini tidak efisien dan tidak sebanding, karena hanya 5,6 persen dari subsidi BBM yang berjumlah RP 90 triliun. Jika pemerintah ingin menghemat APBN cara yang baik itu bukanlah menderitakan rakyat," tukasnya.
****
KONVERSI MINYAK TANAH PERLU DISOSIALISASIKAN LAGI
Sumber : Okezone – 22 Maret 2008
JAKARTA :
Program konversi minyak tanah ke gas yang telah berlangsung selama 6 bulan realisasinya belum terlihat sukses. Hal ini disinyalir karena kurangnya sosialisasi dari pemerintah.
"Perlu adanya sosialisasi kembali oleh pemerintah agar masyarakat bisa melakukan pindahan dari minyak tanah ke LPG," ujar Direktur Center for Petrolium and Energy Econom Studient, Kurtubi saat ditemui dalam Obrolan Sabtu bertema Harga Minyak Terus Pecahkan Rekor di Marios Place, Menteng Huis, Jakarta, Sabtu (22/3/2008).
Meski Kurtubi mendukung sepenuhnya program ini, namun ia menyayangkan rendahnya sosialisasi yang dilakukan pemerintah. Kurtubi berharap pemerintah bisa lebih jeli dalam mengatur strategi konversi minyak tanah ini kepada masyarakat.
"Program ini sebenarnya sangat bagus untuk mengurangi pemakaian BBM. Menggantinya dengan LPG jauh lebih bersih dan semua pihak bisa diuntungkan," tambah Kurtubi.
Seperti diketahui saat ini pemerintah harus mengeluarkan dana subsidi sehingga harga minyak tanah bersubsidi kini Rp 6000 / liter. Dalam hal ini, Pertamina pun telah menjual minayk tanah non subsidi dengan harga Rp 8.300 / liter. Harga ini pun telah mencekik leher masyarakat. Untuk itu, Kurtubi minta kepada pemerintah supaya konversi di tingkat bawah tidak dilakukan secara hantam kromo.
"Implementasinya di masyarakat memang tidak boleh hantam kromo," tandasnya.
****
ALAT PENGHEMAT BBM MILIK LIPI DIPASARKAN
Sumber : Okezone – 22 Maret 2008
JAKARTA :
Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) telah mematenkan alat penghemat Bahan Bakar Minyak (BBM) yang diberi nama Electric Fuel Treatment (EFT). Alat ini dapat meningkatkan serta menyempurnakan pembakaran BBM, sehingga menghasilkan penurunan emisi gas buang, meningkatkan performa mesin, dan menghemat penggunaan BBM.
Demikian disampaikan Menteri Riset dan Teknologi Kusmayanto Kadiman dalam rapat kerja dengan Komisi VII DPR di gedung DPR, Jakarta, beberapa hari lalu.
Seperti dilansir website resmi LIPI, Sabtu (22/3/2008), Menristek berharap penggunaan EFT dapat mengurangi subsidi BBM yang dikeluarkan pemerintah nantinya. Alat ini, lanjut Kusmayanto, dapat digunakan pada kendaraan roda dua, roda empat maupun roda enam serta genset.
Kusmayanto menambahkan, saat ini, masyarakat dapat membeli alat penghematan BBM tersebut di koperasi LIPI. "Setelah dipatenkan, alat ini dihibahkan ke koperasi LIPI untuk dikomersilkan agar masyarakat luas dapat membelinya," ujarnya.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar