IBU RUMAH TANGGA MENOLAK KONVERSI
Sumber : Liputan6 – 27 Maret 2008
Solo:
Sejumlah ibu rumah tangga di Solo, Jawa Tengah, berunjuk rasa di Balai Kota Solo, Rabu (26/3), menolak rencana penarikan minyak tanah mulai Mei mendatang. Protes ibu-ibu yang tergabung dalam Forum Ibu Peduli Kota Surakarta (FIPKS) ini diawali dengan berjalan kaki dari Kampung Gandekan menuju balai kota. Mereka turut membawa kompor minyak, peralatan memasak, dan tabung elpiji.
Ibu-ibu ini dengan tegas menolak penarikan minyak tanah karena justru akan makin memberatkan kehidupan rakyat kecil. Sebab, warga akan dipaksa membeli elpiji yang harganya dinilai lebih mahal. Pemerintah Kota Solo sendiri meminta warga tidak resah dengan rencana ini karena akan dilakukan secara bertahap.
****
WARGA BATAM MASIH ANTRE MINYAK TANAH
Sumber : Liputan6 – 27 Maret 2008
Batam:
Sudah sepekan terakhir warga Batam, Kepulauan Riau, antre membeli minyak tanah di pangkalan yang ada. Untuk memperoleh lima liter minyak tanah, warga harus antre berjam-jam dan menunjukkan kartu keluarga kepada pemilik pangkalan minyak tanah. Setelah itu baru pemilik pangkalan memberikan nomor antre kepada warga.
Menurut beberapa pemilik pangkalan, pasokan minyak tanah sebenarnya normal. Namun, karena banyak warga yang khawatir minyak tanah menghilang akibat program konversi, mereka memborong minyak tanah untuk persedian. Pemerintah Kota Batam sendiri hingga saat ini belum memutuskan pelaksanaan program konversi minyak tanah ke elpiji.
Kelangkaan minyak tanah juga terjadi di Bogor, Jawa Barat. Ratusan warga harus rela antre dan berdesakan hanya untuk mendapatkan lima liter minyak tanah dengan harga Rp 2.300 per liter. Saling dorong membuat kerepotan pemilik pangkalan dan petugas hansip pangkalan di Bojong Gede. Meski sudah berjam-jam mengantre, ternyata tidak semua warga mendapatkan minyak tanah.
****
WARGA MASIH TAKUT GUNAKAN KOMPOR GAS
Sumber : Liputan6 – 26 Maret 2008
Medan:
Pemerintah agaknya harus berupaya lebih keras menyosialisasikan program konversi minyak tanah ke gas. Berdasarkan pantauan SCTV, Rabu (26/3), belum semua masyarakat bisa menerima rencana konversi dengan berbagai alasan termasuk kekhawatiran akan keamanan kompor gas.
Nano, warga Kampung Hamdan, Medan, Sumatra Utara, misalnya. Pria yang bekerja sebagai pedagang gorengan ini resah dengan rencana pemerintah mengalihkan penggunaan minyak tanah ke gas. Dia mengaku takut menggunakan kompor gas menyusul cukup banyaknya kecelakaan akibat tabung gas meledak. Nano mengaku akan menggunakan kayu bakar bila pemerintah tidak lagi memberi subsidi minyak tanah.
Di Solo, Jawa Tengah, program konversi minyak ditanggapi dengan unjuk rasa. Para ibu yang tergabung dalam Forum Ibu Peduli Kota Surakarta menolak program ini karena akan menambah beban. Menurut mereka, saat ini banyak warga yang belum mengetahui cara menggunakan kompor gas sehingga dikhawatirkan bisa mendatangkan kecelakaan. Mereka menilai pemerintah belum maksimal menyosialisasikan program konversi gas yang akan diberlakukan Mei mendatang. Unjuk rasa dilakukan dengan aksi jalan kaki menuju Balai Kota Solo sambil membawa kompor dan peralatan memasak.
****
SOSIALISASI KARTU KENDALI MITAN MASIH KURANG
Sumber : Liputan6 – 26 Maret 2008
Semarang:
Warga Semarang, Jawa Tengah, mulai bulan depan tidak bisa lagi bebas membeli minyak tanah murah yang saat ini dijual Rp 2.500 per liter. Rencana ini bagi Sudadiyono yang sehari hari berdagang mie dan soto sangat membingungkan.
Saat ditemui SCTV belum lama berselang, Sudadiyono mengaku tak pernah mendapat sosialisasi. Bahkan, ia belum didata untuk mendapat kartu kendali sebagai syarat membeli minyak tanah murah. Pasalnya, tanpa kartu tersebut ia harus membeli minyak tanah nonsubsidi yang harganya Rp 7.000 hingga Rp 9.000 per liter. Selain Sudadiyono ternyata sebagian besar warga Semarang juga tidak pernah didata untuk mendapatkan kartu kendali.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Purnomo Yusgiantoro, mengungkapkan, program pembatasan minyak tanah akan jalan terus dan saat ini sosialisi kepada masyarakat sedang berjalan. Pemerintah terpaksa memberlakukan pembatasan minyak tanah subsidi dan mengganti dengan gas. Program yang digagas karena tingginya minyak mentah dunia ini diharapkan mampu menghemat subsidi minyak tanah hingga satu triliun rupiah.
****
SOLAR OPLOSAN DISITA
Sumber : Metro TV – 26 Maret 2008
Bogor:
Sebanyak 10 ton solar disita tim dari Kepolisian Resor Bogor, Jawa Barat, Rabu (26/3). Polisi menahan empat orang yang diduga akan menyalurkan bahan bakar minyak itu secara ilegal.
Solar disimpan dalam truk berlapis tangki BBM. Empat tersangka mengaku, solar itu adalah hasil oplosan solar bersubsidi dengan minyak tanah. Solar rencananya dijual ke kalangan industri seharga Rp 6 ribu per liter. Padahal harga resmi untuk industri adalah Rp 8 ribu per liter.
****
BPH MIGAS HITUNG ULANG PENGHEMATAN SMART CARD
Sumber : Okezone – 26 Maret 2008
JAKARTA :
Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas (BPH Migas) menghitung ulang potensi penghematan subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) yang akan diperoleh dari program pembatasan solar dan premium bersubsidi melalui kartu pintar (smart card).
Kepala BPH Migas Tubagus Haryono mengungkapkan, dengan perubahan asumsi Indonesian Crude Prices (ICP) menjadi USD95 per barel maka potensi penghematan dapat berubah. "Saya belum menghitung secara eksak lagi potensi terhadap penghematan," ujarnya di Jakarta, Selasa (25/3/2008) malam.
Selain ICP, lanjut dia, belum terlaksananya smart card hingga kini juga menyebabkan perubahan angka penghematan tersebut. Dia menjelaskan, perhitungan awal dengan menggunakan ICP USD83 per barel serta kurs Rp9.100 per USD dan pelaksanaan pembatasan itu tepat waktu maka potensi penghematan yang diperoleh sebesar Rp6,8 triliun.
Kendati pelaksanaan program tersebut belum dapat dipastikan waktunya, dia menuturkan, pihaknya akan melakukan sosialisasi pada bulan April. Setelah sosialisasi, BPH Migas akan melakukan percobaan (pilot project) di wilayah yang belum ditetapkan.
Dia menambahkan, BPH Migas belum dapat menentukan waktu untuk pilot project itu. Sebab pihaknya akan melihat respons masyarakat dari sosialisasi. Namun demikian, BPH sudah mempertimbangkan wilayah yang paling tepat untuk menjadi pilot project, kemungkinan ada dua wilayah yang akan menjadi pilot project yaitu Batam dan Bali.
Namun, untuk menentukan pilihan bukan perkara mudah sebab setiap wilayah memiliki karakteristik konsumsi BBM bersubsidi tersebut.
"Contoh, jika di Bali maka pengawasannya lebih mudah karena wilayahnya tertutup sementara Batam mobilitas kendaraannya cukup tinggi," paparnya.
Setelah pilot project, lanjutnya, baru akan ditentukan waktu pelaksanaan smart card tersebut.
****
SMART CARD DIKHAWATIRKAN HAMBAT VIY
Sumber : Okezone – 26 Maret 2008
DENPASAR :
Rencana pemerintah menjadikan Bali sebagai pilot project untuk pemberlakuan kebijakan pembatasan bahan bakar minyak (BBM) lewat program smart card, diprotes pelaku pariwisata Bali. Pemberlakuan smart card dinilai akan menghambat kesuksesan Visit Indonesia Year (VIY) 2008.
Pemberlakuan kebijakan pembatasan BBM dengan smart card dikhawatirkan hanya aka menghambat aktivitas pariwisata. Pasalnya, aktivitas pariwisata tidak bisa dilepaskan dari konsumsi BBM.
Pelaku pariwisata Bali Bagus Soediana menilai kebijakan smart card sangat kontraproduktif dengan program VIY 2008 yang dicanangkan pemerintah pada akhir 2007 lalu. Smart card dinilai hanya akan menghambat kegiatan tour. "Tour bisa jadi terhambat. Itu pasti," tegas Ketua Persatuan Angkutan Wisata Bali (Pawiba) itu di Denpasar, Rabu (26/3/2008).
Soediana pesimistis target tujuh juta wisatawan asing dalam 2008 ini sesuai program VIY akan tercapai, bila smart card dilaksanakan di Bali. "Smart card saya pikir tidak smart. Kurang tepat diberikan pembatasan BBM untuk daerah Bali. Ini cuma bakal mengganggu produktivitas, terutama di bidang pariwisata," keluhnya.
Dikatakan Soediana, seretnya pasokan BBM ke Bali sejak beberapa bulan belakangan ini sudah terbukti sangat membanggu aktivitas pariwisata. Banyak order transportasi wisata yang tidak bisa dilayani pengusaha angkutan wisata gara-gara ketiadaan BBM.
Pria asal Karangasem itu menyesalkan kebijakan pemerintah yang tidak sinergis antara satu bidang dengan bidang lainnya. "Di satu sisi pemerintah kencang mencanangkan Visit Indonesia Year, tapi BBM dipersulit. Lebih baik nggak usaha dengungkan Visit Indonesia Year kalau konsumsi BBM di Bali dibatasi. Ini sama dengan kita mau buat hajatan kerja, tapi kita tidak sediakan air dingin," tegas bapak tiga anak itu.
Untuk berusaha dengan BBM nonsubsidi, menurutnya sangat sulit. Pasalnya, tarif angkutan yang berlaku saat ini sudah dipatok dengan margin keuntungan yang sangat minim. "Idealnya kami memang harus menyesuaikan harga. Tapi tidak semudah itu. Sekarang saja harga masih low," tambahnya.
Penolakan atas rencana pembatasan BBM di Bali, juga disampaikan Sekretaris DPD Organda Provinsi Bali I Ketut Widi. Pria asal Buleleng itu berharap pemerintah mempertimbangkan pengecualian angkutan umum dalam kebijakan tersebut.
****
SUTIKNO: LOGIKANYA HARGA GAS HARUS NAIK
Sumber : Okezone – 26 Maret 2008
JAKARTA :
Harga minyak dunia yang semakin tinggi tak menentu membuat pemerintah mau tak mau menaikkan harga minyak dan gas dalam negeri.
Walaupun Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menyatakan, tidak akan menaikkan BBM, pada kenyataannya Indonesia harus mengacu pada kondisi dunia.
Direktur Utama PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGAS) Sutikno sendiri mengatakan, seharusnya harga gas naik dan mengikuti pasar dunia. "Logikanya memang harga gas harusnya naik," ujarnya ketika dijumpai okezone, di Gedung BEI lantai 1, Jakarta, Rabu (26/3/2008).
Sutikno menambahkan, saat ini harga untuk gas sendiri formulanya sedang digodok dan menunggu instruksi dari pemerintah industri mana saja yang akan digunakan.
"Harganya menunggu formula dari pemerintah, sekarang lagi digodok harganya dan jumat depan kemungkinan diumumkan," tambahnya.
Sumber : Liputan6 – 27 Maret 2008
Solo:
Sejumlah ibu rumah tangga di Solo, Jawa Tengah, berunjuk rasa di Balai Kota Solo, Rabu (26/3), menolak rencana penarikan minyak tanah mulai Mei mendatang. Protes ibu-ibu yang tergabung dalam Forum Ibu Peduli Kota Surakarta (FIPKS) ini diawali dengan berjalan kaki dari Kampung Gandekan menuju balai kota. Mereka turut membawa kompor minyak, peralatan memasak, dan tabung elpiji.
Ibu-ibu ini dengan tegas menolak penarikan minyak tanah karena justru akan makin memberatkan kehidupan rakyat kecil. Sebab, warga akan dipaksa membeli elpiji yang harganya dinilai lebih mahal. Pemerintah Kota Solo sendiri meminta warga tidak resah dengan rencana ini karena akan dilakukan secara bertahap.
****
WARGA BATAM MASIH ANTRE MINYAK TANAH
Sumber : Liputan6 – 27 Maret 2008
Batam:
Sudah sepekan terakhir warga Batam, Kepulauan Riau, antre membeli minyak tanah di pangkalan yang ada. Untuk memperoleh lima liter minyak tanah, warga harus antre berjam-jam dan menunjukkan kartu keluarga kepada pemilik pangkalan minyak tanah. Setelah itu baru pemilik pangkalan memberikan nomor antre kepada warga.
Menurut beberapa pemilik pangkalan, pasokan minyak tanah sebenarnya normal. Namun, karena banyak warga yang khawatir minyak tanah menghilang akibat program konversi, mereka memborong minyak tanah untuk persedian. Pemerintah Kota Batam sendiri hingga saat ini belum memutuskan pelaksanaan program konversi minyak tanah ke elpiji.
Kelangkaan minyak tanah juga terjadi di Bogor, Jawa Barat. Ratusan warga harus rela antre dan berdesakan hanya untuk mendapatkan lima liter minyak tanah dengan harga Rp 2.300 per liter. Saling dorong membuat kerepotan pemilik pangkalan dan petugas hansip pangkalan di Bojong Gede. Meski sudah berjam-jam mengantre, ternyata tidak semua warga mendapatkan minyak tanah.
****
WARGA MASIH TAKUT GUNAKAN KOMPOR GAS
Sumber : Liputan6 – 26 Maret 2008
Medan:
Pemerintah agaknya harus berupaya lebih keras menyosialisasikan program konversi minyak tanah ke gas. Berdasarkan pantauan SCTV, Rabu (26/3), belum semua masyarakat bisa menerima rencana konversi dengan berbagai alasan termasuk kekhawatiran akan keamanan kompor gas.
Nano, warga Kampung Hamdan, Medan, Sumatra Utara, misalnya. Pria yang bekerja sebagai pedagang gorengan ini resah dengan rencana pemerintah mengalihkan penggunaan minyak tanah ke gas. Dia mengaku takut menggunakan kompor gas menyusul cukup banyaknya kecelakaan akibat tabung gas meledak. Nano mengaku akan menggunakan kayu bakar bila pemerintah tidak lagi memberi subsidi minyak tanah.
Di Solo, Jawa Tengah, program konversi minyak ditanggapi dengan unjuk rasa. Para ibu yang tergabung dalam Forum Ibu Peduli Kota Surakarta menolak program ini karena akan menambah beban. Menurut mereka, saat ini banyak warga yang belum mengetahui cara menggunakan kompor gas sehingga dikhawatirkan bisa mendatangkan kecelakaan. Mereka menilai pemerintah belum maksimal menyosialisasikan program konversi gas yang akan diberlakukan Mei mendatang. Unjuk rasa dilakukan dengan aksi jalan kaki menuju Balai Kota Solo sambil membawa kompor dan peralatan memasak.
****
SOSIALISASI KARTU KENDALI MITAN MASIH KURANG
Sumber : Liputan6 – 26 Maret 2008
Semarang:
Warga Semarang, Jawa Tengah, mulai bulan depan tidak bisa lagi bebas membeli minyak tanah murah yang saat ini dijual Rp 2.500 per liter. Rencana ini bagi Sudadiyono yang sehari hari berdagang mie dan soto sangat membingungkan.
Saat ditemui SCTV belum lama berselang, Sudadiyono mengaku tak pernah mendapat sosialisasi. Bahkan, ia belum didata untuk mendapat kartu kendali sebagai syarat membeli minyak tanah murah. Pasalnya, tanpa kartu tersebut ia harus membeli minyak tanah nonsubsidi yang harganya Rp 7.000 hingga Rp 9.000 per liter. Selain Sudadiyono ternyata sebagian besar warga Semarang juga tidak pernah didata untuk mendapatkan kartu kendali.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Purnomo Yusgiantoro, mengungkapkan, program pembatasan minyak tanah akan jalan terus dan saat ini sosialisi kepada masyarakat sedang berjalan. Pemerintah terpaksa memberlakukan pembatasan minyak tanah subsidi dan mengganti dengan gas. Program yang digagas karena tingginya minyak mentah dunia ini diharapkan mampu menghemat subsidi minyak tanah hingga satu triliun rupiah.
****
SOLAR OPLOSAN DISITA
Sumber : Metro TV – 26 Maret 2008
Bogor:
Sebanyak 10 ton solar disita tim dari Kepolisian Resor Bogor, Jawa Barat, Rabu (26/3). Polisi menahan empat orang yang diduga akan menyalurkan bahan bakar minyak itu secara ilegal.
Solar disimpan dalam truk berlapis tangki BBM. Empat tersangka mengaku, solar itu adalah hasil oplosan solar bersubsidi dengan minyak tanah. Solar rencananya dijual ke kalangan industri seharga Rp 6 ribu per liter. Padahal harga resmi untuk industri adalah Rp 8 ribu per liter.
****
BPH MIGAS HITUNG ULANG PENGHEMATAN SMART CARD
Sumber : Okezone – 26 Maret 2008
JAKARTA :
Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas (BPH Migas) menghitung ulang potensi penghematan subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) yang akan diperoleh dari program pembatasan solar dan premium bersubsidi melalui kartu pintar (smart card).
Kepala BPH Migas Tubagus Haryono mengungkapkan, dengan perubahan asumsi Indonesian Crude Prices (ICP) menjadi USD95 per barel maka potensi penghematan dapat berubah. "Saya belum menghitung secara eksak lagi potensi terhadap penghematan," ujarnya di Jakarta, Selasa (25/3/2008) malam.
Selain ICP, lanjut dia, belum terlaksananya smart card hingga kini juga menyebabkan perubahan angka penghematan tersebut. Dia menjelaskan, perhitungan awal dengan menggunakan ICP USD83 per barel serta kurs Rp9.100 per USD dan pelaksanaan pembatasan itu tepat waktu maka potensi penghematan yang diperoleh sebesar Rp6,8 triliun.
Kendati pelaksanaan program tersebut belum dapat dipastikan waktunya, dia menuturkan, pihaknya akan melakukan sosialisasi pada bulan April. Setelah sosialisasi, BPH Migas akan melakukan percobaan (pilot project) di wilayah yang belum ditetapkan.
Dia menambahkan, BPH Migas belum dapat menentukan waktu untuk pilot project itu. Sebab pihaknya akan melihat respons masyarakat dari sosialisasi. Namun demikian, BPH sudah mempertimbangkan wilayah yang paling tepat untuk menjadi pilot project, kemungkinan ada dua wilayah yang akan menjadi pilot project yaitu Batam dan Bali.
Namun, untuk menentukan pilihan bukan perkara mudah sebab setiap wilayah memiliki karakteristik konsumsi BBM bersubsidi tersebut.
"Contoh, jika di Bali maka pengawasannya lebih mudah karena wilayahnya tertutup sementara Batam mobilitas kendaraannya cukup tinggi," paparnya.
Setelah pilot project, lanjutnya, baru akan ditentukan waktu pelaksanaan smart card tersebut.
****
SMART CARD DIKHAWATIRKAN HAMBAT VIY
Sumber : Okezone – 26 Maret 2008
DENPASAR :
Rencana pemerintah menjadikan Bali sebagai pilot project untuk pemberlakuan kebijakan pembatasan bahan bakar minyak (BBM) lewat program smart card, diprotes pelaku pariwisata Bali. Pemberlakuan smart card dinilai akan menghambat kesuksesan Visit Indonesia Year (VIY) 2008.
Pemberlakuan kebijakan pembatasan BBM dengan smart card dikhawatirkan hanya aka menghambat aktivitas pariwisata. Pasalnya, aktivitas pariwisata tidak bisa dilepaskan dari konsumsi BBM.
Pelaku pariwisata Bali Bagus Soediana menilai kebijakan smart card sangat kontraproduktif dengan program VIY 2008 yang dicanangkan pemerintah pada akhir 2007 lalu. Smart card dinilai hanya akan menghambat kegiatan tour. "Tour bisa jadi terhambat. Itu pasti," tegas Ketua Persatuan Angkutan Wisata Bali (Pawiba) itu di Denpasar, Rabu (26/3/2008).
Soediana pesimistis target tujuh juta wisatawan asing dalam 2008 ini sesuai program VIY akan tercapai, bila smart card dilaksanakan di Bali. "Smart card saya pikir tidak smart. Kurang tepat diberikan pembatasan BBM untuk daerah Bali. Ini cuma bakal mengganggu produktivitas, terutama di bidang pariwisata," keluhnya.
Dikatakan Soediana, seretnya pasokan BBM ke Bali sejak beberapa bulan belakangan ini sudah terbukti sangat membanggu aktivitas pariwisata. Banyak order transportasi wisata yang tidak bisa dilayani pengusaha angkutan wisata gara-gara ketiadaan BBM.
Pria asal Karangasem itu menyesalkan kebijakan pemerintah yang tidak sinergis antara satu bidang dengan bidang lainnya. "Di satu sisi pemerintah kencang mencanangkan Visit Indonesia Year, tapi BBM dipersulit. Lebih baik nggak usaha dengungkan Visit Indonesia Year kalau konsumsi BBM di Bali dibatasi. Ini sama dengan kita mau buat hajatan kerja, tapi kita tidak sediakan air dingin," tegas bapak tiga anak itu.
Untuk berusaha dengan BBM nonsubsidi, menurutnya sangat sulit. Pasalnya, tarif angkutan yang berlaku saat ini sudah dipatok dengan margin keuntungan yang sangat minim. "Idealnya kami memang harus menyesuaikan harga. Tapi tidak semudah itu. Sekarang saja harga masih low," tambahnya.
Penolakan atas rencana pembatasan BBM di Bali, juga disampaikan Sekretaris DPD Organda Provinsi Bali I Ketut Widi. Pria asal Buleleng itu berharap pemerintah mempertimbangkan pengecualian angkutan umum dalam kebijakan tersebut.
****
SUTIKNO: LOGIKANYA HARGA GAS HARUS NAIK
Sumber : Okezone – 26 Maret 2008
JAKARTA :
Harga minyak dunia yang semakin tinggi tak menentu membuat pemerintah mau tak mau menaikkan harga minyak dan gas dalam negeri.
Walaupun Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menyatakan, tidak akan menaikkan BBM, pada kenyataannya Indonesia harus mengacu pada kondisi dunia.
Direktur Utama PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGAS) Sutikno sendiri mengatakan, seharusnya harga gas naik dan mengikuti pasar dunia. "Logikanya memang harga gas harusnya naik," ujarnya ketika dijumpai okezone, di Gedung BEI lantai 1, Jakarta, Rabu (26/3/2008).
Sutikno menambahkan, saat ini harga untuk gas sendiri formulanya sedang digodok dan menunggu instruksi dari pemerintah industri mana saja yang akan digunakan.
"Harganya menunggu formula dari pemerintah, sekarang lagi digodok harganya dan jumat depan kemungkinan diumumkan," tambahnya.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar